Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan di tingkat paling bawah. Sebagai garda terdepan, Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional dan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Perangkat Desa semakin kuat dan profesional.

Artikel ini akan mengupas secara lengkap dan detail susunan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta penghasilan setiap unsur perangkat desa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Siapa Saja Perangkat Desa Itu?

Berdasarkan Pasal 65 PP Nomor 16 Tahun 2026, Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:

1. Sekretariat Desa – dipimpin oleh Sekretaris Desa
2. Pelaksana Kewilayahan – Kepala Dusun atau sebutan lain
3. Pelaksana Teknis – Kepala Seksi (Kasi)

Pasal 66 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan bahwa Sekretariat Desa dipimpin Sekretaris Desa dan dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) kepala urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan bahwa pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Jumlah dan nomenklatur perangkat desa ini bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 bahwa jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Kepala Desa

Kepala Desa (Kades) berkedudukan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 6 PP Nomor 16 Tahun 2026).

Banyak masyarakat awam sering bertanya, Kepala desa setara dengan apa? Secara struktural dalam sistem pemerintahan, kepala desa sama dengan RT hanya dalam konteks sama-sama dipimpin oleh warga pilihan yang tinggal di lingkungan setempat. Namun secara yuridis formal, ada pertanyaan lain: Kepala desa atau lurah? Inilah yang sering membingungkan masyarakat.

Padahal, perbedaan lurah dan kepala desa sangat fundamental. Sementara itu, kepala desa sama dengan RT hanya analogi sederhana bahwa keduanya dikenal dekat dengan warga, tetapi kewenangan dan tanggung jawabnya jauh berbeda. Mari kita pahami secara lengkap.

Tugas Kepala Desa

Lalu, kepala desa tugasnya apa saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 10 tugas Kepala Desa secara rinci berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026 dan amanat UU Desa adalah sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 yang masih relevan dan diperkuat oleh PP 16/2026 adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 51 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur secara tegas kewajiban Kepala Desa, yaitu:

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati/Wali Kota
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota

Hak Kepala Desa

Hak Kepala Desa meliputi:

1. Menerima penghasilan tetap setiap bulan (Pasal 90)
2. Mendapatkan tunjangan (Pasal 93)
3. Mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan (Pasal 93 ayat (4))
4. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan (Pasal 93 ayat (5))

Syarat Menjadi Kepala Desa

Kepala desa dipilih oleh siapa? Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat Desa melalui pemilihan serentak. Persyaratan calon Kepala Desa diatur dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b jo. Penjelasan Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Berbadan sehat
7. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan

Penghasilan (Gaji) Kepala Desa

Pasal 90 ayat (2) huruf a PP Nomor 16 Tahun 2026 dengan tegas menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa adalah 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.

Penghasilan tetap ini dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD (Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026).

Selain penghasilan tetap, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026, Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan yang meliputi:

• Tunjangan istri/suami
• Tunjangan anak
• Tunjangan kinerja
• Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 50 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut:

• Ayat (1): Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
• Ayat (2): Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
• Ayat (3): Ketentuan periodisasi masa jabatan termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa
• Ayat (4): Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan

Dengan ketentuan ini, total masa jabatan Kepala Desa dapat mencapai 16 (enam belas) tahun (8 tahun + 8 tahun).

Perbedaan Lurah dan Kepala Desa

Perbedaan lurah dan kepala desa sangat mendasar, terutama terletak pada status, proses pengangkatan, dasar hukum, dan kewenangannya. Jangan keliru memahami kepala desa atau lurah karena keduanya adalah entitas yang berbeda secara hukum.

Secara sederhana, kepala desa sama dengan RT hanya dalam arti sama-sama dekat dengan warga, tetapi secara status dan kewenangan, Kepala Desa jauh lebih luas karena memiliki otonomi asli, sementara Lurah adalah pejabat birokrasi yang menjalankan perintah pemerintah daerah.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa (Sekdes) adalah perangkat desa yang memimpin Sekretariat Desa. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026, Sekretaris Desa dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) kepala urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan.

Sering muncul pertanyaan, Sekretaris Desa apakah PNS? Jawabannya: TIDAK. Sekretaris Desa bukan PNS. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 bahwa pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Namun terdapat ketentuan peralihan dalam Pasal 183 bahwa Perangkat Desa yang berstatus PNS pada saat PP ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat memilih untuk tetap sebagai Perangkat Desa dan wajib mengundurkan diri sebagai PNS.

Tugas Sekretaris Desa

Tugas Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Banyak orang mencari TUPOKSI Sekretaris Desa PDF atau Tugas Sekretaris Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014. Berikut rinciannya.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 (sepanjang tidak bertentangan), Tugas Sekretaris Desa meliputi:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan perubahan APBDes
3. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD Desa
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa
5. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, dan RAK Desa
6. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes
7. Mengelola arsip dan surat menyurat pemerintahan desa
8. Melakukan koordinasi antar perangkat desa

Siapa saja yang membantu tugas Sekretaris Desa? Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Umum) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PP 16/2026.

PERATURAN tentang Sekretaris Desa yang utama adalah Pasal 66 PP Nomor 16 Tahun 2026 juncto Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Hak dan Kewajiban Sekretaris Desa

Hak dan kewajiban Sekretaris Desa sebagai perangkat desa meliputi:

Hak Sekretaris Desa (Pasal 90 dan 93 PP 16/2026):

• Menerima penghasilan tetap setiap bulan
• Mendapatkan tunjangan (istri/suami, anak, kinerja)
• Mendapatkan Tunjangan Purnatugas di akhir masa jabatan
• Mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan

Kewajiban Sekretaris Desa (Pasal 72 PP 16/2026):

• Menaati peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas dengan baik
• Menjaga netralitas
• Melayani masyarakat

Gaji Sekretaris Desa

Gaji Sekretaris Desa berapa? Pasal 90 ayat (2) huruf b PP Nomor 16 Tahun 2026 dengan tegas menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa adalah 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.

Gaji Sekretaris Desa dibayarkan setiap bulan dari APB Desa yang bersumber dari ADD. Selain penghasilan tetap, Sekretaris Desa juga berhak atas tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 PP 16/2026.

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. Keberadaan Kaur Keuangan diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan Desa

Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 16/2026) meliputi:

Tupoksi Kaur Keuangan dan bendahara Desa: Dalam struktur PP 16/2026, Kaur Keuangan dapat merangkap sebagai bendahara Desa. Tugas Bendahara Desa sebenarnya melekat pada fungsi kebendaharaan yang dijalankan oleh Kaur Keuangan. Pasal 111 PP 16/2026 menyatakan bahwa pencairan dana dalam RKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa, yaitu Kaur Keuangan.

Contoh laporan Kaur Keuangan Desa meliputi:

• Laporan Realisasi APBDes
• Laporan Keuangan Bulanan (Pasal 124 PP 16/2026)
• Buku Kas Umum
• Buku Kas Pembantu
• Laporan Pertanggungjawaban APBDes

Contoh program kerja Kaur Keuangan Desa:

• Penyusunan RAK Desa
• Verifikasi SPJ Kegiatan
• Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
• Rekonsiliasi Bank Bulanan

Tes Kaur Keuangan Desa biasanya menguji: pemahaman tentang siklus APBDes, kemampuan menyusun laporan keuangan, pengetahuan tentang regulasi pengelolaan keuangan desa (Permendagri 20/2018 jo. PP 16/2026), dan keterampilan mengoperasikan aplikasi keuangan desa.

Gaji Kaur Keuangan Desa

Gaji kaur keuangan desa berapa? Pasal 90 ayat (2) huruf c PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya (termasuk Kaur Keuangan) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan perencanaan pembangunan desa. Keberadaannya diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Tugas Kaur Perencanaan

Tugas Kaur Perencanaan sangat strategis karena berkaitan dengan masa depan desa. Banyak yang mencari Tugas Kaur Perencanaan pdf, Tugas Kaur Perencanaan Desa, atau Tupoksi Kaur Perencanaan sesuai Permendagri.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 142-148) dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tugas Kaur Perencanaan meliputi:

Tugas Kaur Perencanaan Desa yang paling utama adalah menyusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pasal 145 PP 16/2026).

Cara Kerja Kaur Perencanaan Desa dimulai dari menjaring aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif (Pasal 144 PP 16/2026), menyusun rancangan dokumen, memfasilitasi musyawarah desa, menginput ke sistem informasi desa, hingga melakukan monitoring dan evaluasi.

Contoh buku Kaur Perencanaan yang wajib dikelola: Buku RPJMDes, Buku RKPDes, Buku DPA/DPPA/DPAL, Buku Data Potensi Desa, Buku Monitoring dan Evaluasi.

Contoh program kerja Kaur perencanaan:

• Penyusunan RPJMDes Partisipatif
• Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa
• Forum Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)
• Penguatan Sistem Informasi Desa (SID)

Contoh laporan Kaur perencanaan Desa:

• Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan
• Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
• Laporan Kinerja RPJMDes dan RKPDes

Gaji Kaur Perencanaan Desa

Gaji Kaur perencanaan Desa adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a (Pasal 90 ayat (2) huruf c PP 16/2026).

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Tata Usaha merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan desa (Pasal 66 PP 16/2026).

Tugas Kaur Umum

Tugas Kaur Umum meliputi:

1. Pengelolaan administrasi surat (surat masuk dan keluar) serta kearsipan desa
2. Pengelolaan aset dan inventaris kantor desa
3. Pengelolaan rumah tangga desa dan operasional kantor
4. Pelayanan administrasi umum kepada masyarakat
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat desa
6. Penyelenggaraan dan penyiapan rapat-rapat desa

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan merupakan unsur Pelaksana Teknis yang paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi (Pasal 68 ayat (2) PP 16/2026). Sering muncul pertanyaan: Kasi pemerintahan Desa apakah PNS? Jawabannya TIDAK.

Tugas Kasi Pemerintahan Desa

Tugas Kasi Pemerintahan Desa – banyak yang mencari Tugas Kasi Pemerintahan Desa, Tugas Kasi Pemerintahan Desa pdf, atau Tugas Kasi Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang – berdasarkan PP 16/2026 dan Permendagri No. 84 Tahun 2015 meliputi:

Tugas Kasi Pemerintahan Desa juga mencakup pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya sebagai pelaksana kegiatan (pelaksana teknis).

Contoh program kerja Kasi Pemerintahan Desa:

• Pemutakhiran Data Kependudukan Desa
• Sosialisasi Peraturan Desa
• Pembinaan RT/RW
• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
• Pelayanan Administrasi Terpadu Desa

Contoh Laporan bulanan Kasi Pemerintahan Desa:

• Laporan Data Penduduk
• Laporan Pelayanan KTP/KK
• Laporan Kegiatan Pembinaan RT/RW
• Laporan Penanganan Perselisihan

Tupoksi Kasi Pemerintahan Desa secara lengkap tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kasi Pemerintahan bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Gaji Kasi Pemerintahan Desa

Gaji kasi pemerintahan desa adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a (Pasal 90 ayat (2) huruf c PP 16/2026).

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan merupakan unsur Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dalam fungsi pelayanan publik.

Tupoksi Kasi Pelayanan Desa

Tupoksi Kasi Pelayanan Desa – banyak yang mencari Tugas Kasi Pelayanan Desa menurut Undang-Undang, TUPOKSI Kasi Pelayanan Desa sesuai Permendagri, atau Contoh laporan Bulanan Kasi pelayanan Desa – berdasarkan PP 16/2026 dan Permendagri No. 84 Tahun 2015 meliputi:

Tugas Kasi Pelayanan Desa menurut Undang-Undang mencakup pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), pelayanan administratif, pengembangan BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat.

Contoh program kerja Kasi pelayanan Desa:

• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Posyandu
• Fasilitasi Bantuan Pendidikan
• Pengembangan Layanan Administrasi Desa Online
• Pembinaan BUMDes Jasa Pelayanan

Laporan Kinerja Kasi pelayanan Desa mencakup capaian target pelayanan, realisasi anggaran kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Contoh laporan Bulanan Kasi pelayanan Desa:

• Laporan Kegiatan Posyandu
• Laporan Penerimaan Bantuan Pendidikan
• Laporan Pelayanan Administrasi
• Laporan Perkembangan BUMDes

Gaji Kasi Pelayanan Desa

Gaji kasi pelayanan Desa adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a (Pasal 90 ayat (2) huruf c PP 16/2026).

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan (Kasi Kesra) merupakan unsur Pelaksana Teknis yang bertugas dalam pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi.

Tugas Kasi Kesejahteraan Desa

Tugas Kasi kesejahteraan Desa – banyak yang mencari Tugas Kasi kesejahteraan Desa, Tupoksi Kasi Kesra Desa pdf, Tugas Kasi kesejahteraan dan pelayanan Desa, atau bahkan Tugas KASI kesejahteraan sosial di kelurahan (yang mirip namun berbeda konteks karena di kelurahan bersifat administratif) – berdasarkan PP 16/2026 dan Permendagri No. 84 Tahun 2015 meliputi:

Tugas Kasi kesejahteraan dan pelayanan Desa perlu dibedakan: Kasi Pelayanan lebih fokus pada pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, administrasi), sementara Kasi Kesejahteraan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Visi Misi kasi kesejahteraan Desa biasanya mencakup: "Terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan sosial budaya, dan penanggulangan kemiskinan."

Contoh program kerja Kasi Kesra Desa:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
• Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
• Program Ketahanan Pangan Desa
• Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Gaji Kasi Kesejahteraan Desa

Gaji kasi kesejahteraan Desa adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a (Pasal 90 ayat (2) huruf c PP 16/2026).

Kepala Dusun (Kepala Kewilayahan)

Kepala Dusun (Kadus) atau disebut juga Kepala Kewilayahan merupakan unsur Pelaksana Kewilayahan (Pasal 65 ayat (1) huruf b PP 16/2026). Permendagri tentang Kepala Dusun tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Kepala Dusun adalah unsur Pelaksana Kewilayahan.

Kedudukan dan Jumlah

Pasal 67 PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan:

• Ayat (1): Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan
• Ayat (2): Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

Jumlah Kepala Dusun ditentukan berdasarkan luas wilayah, karakteristik geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana prasarana, dan kemampuan keuangan desa.

Tugas Kepala Dusun Menurut Undang-Undang

Tugas Kepala Dusun Menurut Undang-Undang (PP Nomor 16 Tahun 2026 juncto Permendagri No. 84 Tahun 2015) meliputi:

Hak dan Kewajiban sebagai Kepala Dusun

Tugas hak dan KEWAJIBAN sebagai Kepala Dusun meliputi:

Hak Kepala Dusun (Pasal 90 dan 93 PP 16/2026):

• Menerima penghasilan tetap setiap bulan
• Mendapatkan tunjangan (istri/suami, anak, kinerja)
• Mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan

Kewajiban Kepala Dusun (Pasal 72 PP 16/2026):

• Menaati peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas dengan baik
• Menjaga netralitas
• Melayani masyarakat

Fungsi Kepala Dusun

Fungsi Kepala Dusun adalah sebagai ujung tombak pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat, berfungsi sebagai:

1. Jembatan informasi antara pemerintah desa dan warga
2. Mediator konflik antarwarga
3. Motor pembangunan di tingkat dusun
4. Penyedia layanan dasar yang mudah diakses

Program Kepala Dusun

Program Kepala Dusun biasanya meliputi:

• Pembersihan lingkungan
• Perbaikan infrastruktur jalan dusun
• Pengaktifan poskamling
• Kegiatan gotong royong rutin
• Pendataan warga tidak mampu
• Fasilitasi musyawarah RT/RW

Visi Misi Kepala Dusun

Visi Misi Kepala Dusun contohnya:

• "Mewujudkan Dusun yang Aman, Bersih, dan Sejahtera"
• "Bersama Membangun Dusun yang Maju, Mandiri, dan Berbudaya"

Gaji Kepala Dusun

Gaji Kepala dusun adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a (Pasal 90 ayat (2) huruf c PP 16/2026).

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Hak Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 93 PP Nomor 16 Tahun 2026, setiap Perangkat Desa berhak atas:

Kewajiban Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 72 PP Nomor 16 Tahun 2026, Perangkat Desa berkewajiban:

1. Menaati peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan tugas dengan baik
3. Menjaga netralitas (tidak terlibat politik praktis)
4. Melayani masyarakat dengan prima
5. Menjaga kerahasiaan dokumen/informasi rahasia

Ketentuan Baru dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 yang Perlu Diperhatikan

Berikut adalah ketentuan baru yang menggantikan aturan sebelumnya:

Dasar Hukum yang Digunakan

Penutup

Struktur Perangkat Desa di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana terbaru dari UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Setiap unsur perangkat desa—mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, hingga Kepala Dusun—memiliki tugas, fungsi, hak, dan kewajiban yang jelas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perangkat desa juga berhak atas penghasilan tetap dengan besaran yang telah ditentukan secara nasional, tunjangan, jaminan sosial, serta Tunjangan Purnatugas di akhir masa jabatan. Dengan terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026, diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi lebih profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.